Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Runi/nvl

Dilaporkan belasan perusahaan tekstil di Jawa Barat tutup dan mengakibatkan ribuan karyawan terpaksa di PHK. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait fenomena tersebut. Ia menyatakan, gelombang PHK karyawan industri garmen harus ditekan. Sebab, semakin banyak PHK maka semakin besar potensi krisis ekonomi dan bukan tak mungkin bisa mempengaruhi sektor lain.

"Saya kira PHK ini bukan masalah yang sepele, apalagi sekarang ancaman krisis, ancaman resesi begitu kuat. Langkah konkret untuk membendung krisis yang ada di depan mata adalah menekan gelombang PHK industri garmen," kata politisi yang akrab Gus Muhaimin dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Kamis (3/11/2022).

Politisi Fraksi PKB itu mendorong pemerintah untuk menyerap produk garmen kecil yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ia menilai langkah ini penting dilakukan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat. Selain itu diperlukan juga upaya memperluas pasar ekspor produk garmen nasional ke negara-negara yang perekonomiannya masih stabil. 

"Pemerintah harus serap produk garmen lokal agar ekonomi terus bergerak dan menekan angka kemiskinan. Pasar baru ekspor produk garmen kita mau tidak mau harus diperluas, pemerintah bisa merambah ke negara-negara yang ekonominya stabil untuk memasarkan produk garmen dalam negeri," terangnya.

Terjadinya gulung tikar massal bagi perusahaan tekstil dan produk tekstil ini disinyalir akibat lesunya permintaan pasar ekspor dari negara mitra dagang Indonesia. Mantan Menteri Tenaga Kerja tersebut mengingatkan pemerintah untuk menghentikan arus impor produk garmen agar produk nasional dapat terserap secara optimal.

"Nah ini juga jadi catatan penting, impornya (produk garmen) distop dulu, apalagi yang barang-barang bekas itu stop saja, kalau dibiarkan masuk ya dampak negatifnya tentu ke produk garmen dalam negeri jadi nggak laku," tukas Legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut. (uc/aha)